Nasib PKS di Setgab Pasca Penolakan BBM

Masa depan PKS di setgab pasca penolakan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu menjadi isu hangat di tanah air. Sikap pks yang menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan harga bbm 2012 dinilai menyalahi aturan dan etika di dalam setgab. Lalu bagaimana partai keadilan sejahtera menyikapi masalah ini terkait sikap fraksi pks yang tidak sama dengan pemerintah? Dari berbagai pandangan ahli politik di media offline dan online ada kemungkinan PKS akan dikeluarkan dari setgab, beberapa tokoh yang berpengaruh di setgab sudah memberi sinyal agar PKS keluar dari setgab. Setgab memamdang PKS sering bertindak sendiri dan menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Amin rais, mantan capres yang gagal dari PAN kemarin mengatakan jika ada misteri dibalik penolakan PKS atas kenaikan harga bbm. Menurut amien, kalau PKS memang anggota dari Setgab harusnya tidak mengambil sikap berbeda, kalau mau berbeda dan berseberangan maka lebih baik PKS ada angkat kaki dari setgab. Tapi amien menambahkan bahwa setgab tak punya kewenangan untuk memberi sanksi atas sikap penolakan pks, karena wewenang tertinggi ada di presiden SBY. Amien rais juga menyitir kalimat begini, 'kalau saya jadi SBY maka PKS sudah saya keluarkan dari setgab sekarang juga' . Di pihak lain PDIP justeru mendukung sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga bbm. Apa yang dilakukan pks sah dan boleh boleh saja, selama itu menjadi pandangan partainya. Terus... bagaimana sikap pks dalam menanggapi masalah ini, apakah pks punya alasan alasan atas sikap penolakan nya terhadap rencana kenaikan harga bbm di sidang paripurna DPR lalu? Anis matta, salah satu petinggi pks mengatakan jika sikap penolakan pks ini justeru untuk menyelematkan muka setgab dan pemerintah di mata rakyat dan semua dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. PKS memandang kalau kebijakan dan rencana kenaikan harga bbm sangat tidak tepat, sebab akan bila harga bbm dinaikkan maka akan memberi dampak sosial yang sangat luas. Akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha produksi lesu dan daya beli masyarakat menurun drastis. PKS memandang bahwa sikap penolakan fraksinya bukan untuk menentang pemerintah, tetapi demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Para tokoh pks juga mengatakan bahwa setgab harusnya tidak memaksakan kehendak agar untuk menerima rencana kenaikan harga bbm. Lho, ini kan masalah pilihan, masa ada penekan dan pemaksaan untuk menerima kenaikan harga bbm, terang pks.